√ Cara Menghitung PPn dan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah

Konten [Tampil]

Cara menghitung ppn dan pph pasal 22 bendaharawan pemerintah perlu mempertimbangkan objek dan subyek pajak yang terutang impor, barang mewah bahkan transaksi dengan instansi bumd dan bumn. Pengertian objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pemotongan iuran wajib atas tambahan manfaat.

Contoh soal ppn dan pph pasal 22 bumn dan bendaharawan pemerintah memiliki ketentuan seperti batas minimal barang dapat diperjualbelikan dan terutang pajak penghasilan. Menteri keuangan dapat menunjuk wajib badan tertentu sebagai pemungut pajak terutama untuk perdagangan barang mewah.

Siapa saja pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah badan usaha yang telah ditunjuk menteri keuangan seperti bank devisa, bea cukai, bendaharawan pemerintah, perusahaan kertas, perusahaan baja bahkan perusahaan otomotif. Akuntansi perpajakan akan mengenakan tarif 100% lebih tinggi ketika tidak punya npwp.

Cara Menghitung PPn dan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah

Objek PPh Pasal 22 yang Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan

Apa saja yang dikecualikan dari pemungutan pph pasal 22 adalah impor barang tertentu seperti jenasah dan buku pelajaran serta kegiatan reimpor barang dan jasa. Pembayaran yang telah dilakukan bendaharawan pemerintah kurang dari Rp 2.000.000 dan bukan merupakan jumlah terpisah-pisah.

Yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah pembayaran yang telah dilakukan bumn dan bumd dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000. Kapan waktu pemungutan dan penyetoran pph pasal 22 adalah ketika pelunasan tagihan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Objek pajak yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pph pasal 22 diantaranya adalah emas batangan yang diolah menjadi perhiasan dengan tujuan di ekspor dan pembayaran barang dagang yang menggunakan dana operasional sekolah dengan menggunakan surat keterangan bebas pajak.

Contoh Soal PPh Pasal 22 dan PPn Bendaharawan Pemerintah

Contoh soal pph pasal 22 dan ppn bendaharawan pemerintah dilaksanakan untuk menghasilkan setoran pajak atas transaksi bumn dan bumd. Berapakah tarif transaksi jualbeli barang dagang dan jasa terhadap instansi pemerintah yaitu sebesar 1,5% dari jumlah dasar pengenaan pajak yang harus dipotongkan tagihan.

Contoh soal pph pasal 22 dan ppn instansi pemerintah dilaksanakan untuk mengupayakan informasi tagihan. Kapan waktu terutangnya pajak penghasilan pasal 22 yaitu ketika terjadi pelunasan tagihan yang dilakukan wajib pajak tertentu dan harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Contoh kasus perhitungan pph pasal 22 terjadi pada PT Rafinternet yang memperoleh pesanan dari pemerintah kabupaten bandung sebesar Rp 8.000.000. Berapakah jumlah kas yang diterima pada saat pelunasan dan buatlah jurnal pengiriman pesanan dan pelunasan invoice yang perlu dicatat.

Cara Menghitung PPh Pasal 22 dan Jurnal

Cara menghitung pph pasal 22 dan jurnalnya perlu mempertimbangkan jumlah tarif pajak yang harus dibayarkan terhadap bendaharawan pemerintah yaitu sebesar 1,5%. Pajak pertambahan nilai akan dipotongkan dan langsung dibayarkan ketika bertransaksi dengan wajib pajak tertentu oleh menteri keuangan.

Perbedaan pajak final dan pajak tidak final berkaitan dengan boleh dan tidaknya bukti potong dijadikan sebagai kredit pajak ketika menghitung spt tahunan badan. Bukti potong pph 22 bendaharawan pemerintah boleh dijadikan kredit pajak ketika menghitung pajak tahunan perusahaan tersebut.

Jurnal penjualan barang dan jasa bendaharawan pemerintah terdiri dari transaksi pengiriman pesanan dan transaksi pelunasan tagihan. Berdasarkan Contoh soal ppn dan pph pasal 22 bendaharawan pemerintah didapatkan hasil perhitungan dan jurnal pencatatan sebagai berikut ini.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31/08/2022	Piutang Dagang	Rp 8.800.000
	Penjualan		Rp 8.000.000
	PPN keluaran Pemungut		Rp 800.000
	(Jurnal penyerahan barang)
10/09/2022	Kas	Rp 7.880.000
	PPh Pasal 22 Dibayar Dimuka	Rp 120.000
	PPN Keluaran Pemungut	Rp 800.000
	Piutang Dagang		Rp 8.800.000
	(jurnal Pelunasan Tagihan)

Demikian cara menghitung ppn dan pph pasal 22 bendaharawan pemerintah ketika menggunakan anggaran belanja negara. Siapa saja pemungut pajak penghasilan pasal 22 dan objek pajak yang dikecualikan dari transaksi tersebut. Akuntasi perpajakan akan menghitung pph terutangnya.