√ PPh 21 - perhitungan pegawai yang berhenti bekerja

Konten [Tampil]

Perhitungan PPh 21 pegawai berhenti bekerja di tengah tahun adalah perhitungan dimana perpajakan masih harus di terapkan pada karyawan yang akan berhenti kerja, baik yang kehilangan kewajiban subyektif atau tidak.

Cara menghitung pemotongan pajak penghasilan pegawai yang berhenti bekerja pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dari Dirjen Pajak nomer Per 16/PJ/2016 ayat 5,6,7. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan ada beberapa penghasilan yang harus disetahunkan dan tidak harus disetahunkan.

PPh pasal 21 - Cara menghitung pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindahtugaskan ke lokasi lain dalam tahun pajak berjalan

Penghasilan Neto Yang Harus Disetahunkan adalah

Penghasilan dari pegawai luar negeri yang baru bekerja dalam tahun pajak berjalan.
Pegawai meninggal dunia
Pegawai meninggalkan Indonesia tuk selamanya dan tidak pernah kembali
Pegawai dipindahtugaskan ke beberapa tempat yang berbeda oleh pemberi kerja yang sama.

Penghasilan Neto Yang Tidak Disetahunkan adalah

Pegawai baru bekerja pada tahun pajak berjalan
Pegawai berhenti bekerja pada tahun pajak berjalan

Tahun pajak dimulai dari 1 Januari setiap tahunnya, semua peristiwa yang terjadi pada tahun pajak tersebut akan dialihkan ke tahun pajak berikutnya.

Saksi bagi yang tidak mempunyai NPWP atau nomer pokok wajib pajak adalah 20% dari jumlah pajak terutang. Saya akan memberikan cara hitung PPh pasal 21 untuk pegawai yang berhenti bekerja pada tahun berjalan.

Contoh soal perhitungan pajak pegawai berhenti bekerja dalam pajak berjalan adalah

Lola (K/2) merupakan pekerja dari PT rafinternet.com. Lola memutuskan untuk berhenti bekerja pada bulan 1 Agustus 2019. Lola selama di PT Rafinternet.com mendapatkan gaji sebesar Rp 7.500.000 per bulan dan yang bersangkutan membayar uang iuran pensiun kepada dana pensiun sebesar Rp 150.000 per bulan. Selama di PT Rafinternet.com hanya mendapatkan penghasilan berupa gaji.

a. Hitung dahulu gaji seperti biasanya tanpa perlu disetahunkan dahulu

Gaji	Rp 7.500.000
Penghasilan bruto		Rp 7.500.000
Pengurangan
a. Biaya jabatan	Rp 375.000
b. Iuran pensiun	Rp 150.000
Penghasilan netto sebulan		Rp 7.125.000
Penghasilan netto setahun		Rp 85.500.000
PTKP
a. Wajib pajak	Rp 54.000.000
b. Menikah	Rp 4.500.000
c. 2 Anak	Rp 9.000.000
Penghasilan kena pajak		Rp 18.000.000

PPh pasal 21 terutang setahun
5% * Rp 18.000.000		Rp 900.000
PPh pasal 21 terutang sebulan		Rp 75.000

b. Kemudian cari PPh bulan keluar dengan tidak menghitung setahun, atau tidak disetahunkan.

Gaji 7 bulan	Rp 52.500.000
Penghasilan bruto		Rp 52.500.000
Pengurangan
a. Biaya jabatan 7 bulan	Rp 2.625.000
b. Iuran pensiun 7 bulan	Rp 1.050.000
Penghasilan netto 7 bulan		Rp 49.875.000

PTKP
a. Wajib pajak	Rp 54.000.000
b. Menikah	Rp 4.500.000
c. 2 Anak	Rp 9.000.000
Penghasilan kena pajak		Rp (17.625.000)

Hal ini berarti semua pajak yang telah dikeluarkan dikembalikan lagi karena pada bulan keluarnya belum melampaui batas penghasilan tidak kena pajak

BACA JUGA